Evaluasi Satu Tahun Kabinet Merah Putih, Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta,DjaPos.com – Profesor Nasaruddin Umar menjadi Menteri yang mendapatkan apresiasi kinerja tertinggi oleh publik dari 52 pejabat setingkat Menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Hal ini berdasarkan survei yang diselenggarakan Poltracking Indonesia, dengan tema “Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Survei itu sendiri dirilis melalui channel Youtube Poltracking TV pada Minggu (19/10/2025).
Survei tatap muka ini dilakukan tim riset Poltracking Indonesia pada rentang waktu 3 – 10 Oktober 2025. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling, margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih (berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah).
“Sepuluh besar yang pertama dengan apresiasi paling tinggi tingkat kinerja setingkat menteri adalah Menteri Agama,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, yang dikutip di channel Youtube Poltracking TV.
Lanjut Hanta Yudha, tingkat kepuasan Menteri Agama mencapai 65,7%, terdiri atas 10,8% sangat puas dan 54,9% menyatakan cukup puas. Pada urutan berikutnya, ada Menpora Erick Thohir (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (61%), Panglima TNI Agus Subiyanto (60,2%), Menkes Budi Gunadi Sadikin (58,3%), Seskab Teddy Indra Wijaya (58,1%), Menko Pangan Zulkifli Hasan (56,2%), Jaksa Agung ST Burhanuddin (56,2%), Menpera Maruarar Sirait (56,2%).
“Ini adalah data rekaman terhadap perspektif pemilih dari sisi penilaian publik,” jelasnya lagi.
Tingkat kepuasan ini merupakan gabungan dari penilaian publik yang mengaku sangat puas dan cukup puas. Jika dilihat dari sisi penilaian publik yang sangat memuaskan pada kinerja Menteri, maka pada nomor satu ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (11%), Menteri Agama Nasaruddin Umar (10,8%), dan Menpora Erick Thohir (10,2%).
Menjaga Kerukunan
Selain kinerja menteri, Poltracking Indonesia juga melakukan survei penilaian terkait keberhasilan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani sejumlah masalah. Temuan survei Poltracking menyebutkan lima keberhasilan tertinggi adalah Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama (86,7%), disusul Menjaga Keagaman (80.2%), Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (77,1%), Pendidikan yang Terjangkau (76,8%), dan Layanan Kesehatan yang Terjangkau (76%).
“Ini adalah keberhasilan yang dinilai oleh publik tingkat kepuasan di berbagai macam masalah, isu-isu. Yang paling tinggi adalah kerukunan umat beragama, menjaga keagaman, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini paling tinggi sampai 80%,” sebut Hanta Yudha.
“Tetapi masih ada dua PR dalam tingkat keberhasilan, yaitu di bidang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengagguran. Ini masih menjadi PR,” sambungnya.
Hanta Yudha menambahkan survei ini menunjukkan bahwa seorang menteri perlu meningkatkan kinerjanya berdasarkan technocratic study. Dia harus menjalankan program-program Presiden sesuai parameter yang sudah dibuat Presiden. Namun demikian, seorang menteri atau kementerian juga harus punya keterampilan dan kemampuan untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan kerja yang sudah dilakukan itu kepada publik. Karena, itu berperan dalam penilaian publik. Sebab, sebagus apapun kinerjanya kalau komunikasi publiknya tidak tersampaikan kepada publik, maka itu tidak memberikan dampak positif secara evaluasi publik.
“Jadi ini adalah gabungan dari keberhasilan seorang Menteri atau Kementerian melakukan kerja kerja politik profesionalisme sesuai standar yang dibuat Presiden dan pada saat yang sama ini mengukur keberhasilan komunikasi publik yang mereka lakukan, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah mereka lakukan alias mengemas komunikasi kepada publik. Itu adalah gabungan dari penilaian publik yang kami potret,” tandasnya.
Berikut menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berdasarkan Survei Poltracking Indonesia, 3 – 10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden:
Editor : AS
Sumber : Humas Kemenag/Poltracking Indonesia
